Bapperida Lebak -

bapelitbangdakablebak

✨ SELAMAT & SUKSES! ✨ Bapelitbangda Kabupaten

✨ SELAMAT & SUKSES! ✨

Bapelitbangda Kabupaten Lebak dengan bangga mengucapkan selamat atas prestasi gemilang yang diraih oleh para pegawai kami dalam rangkaian KORPRI FEST 2024 🎉:

🏆 Resa Sampata Ahmad
Juara 1 - Seleksi Duta KORPRI Putra Kabupaten Lebak Tahun 2024-2025

🏆 Yogan Daru Prabowo
Juara 2 - ASN Berprestasi Kategori Jabatan Pelaksana
Juara 3 - Lomba Karya Tulis Ilmiah Best Practice

Prestasi ini menjadi bukti nyata dedikasi dan kerja keras dalam memajukan inovasi dan pelayanan di Kabupaten Lebak. Semoga terus menginspirasi dan membawa manfaat bagi masyarakat! 💙

Selamat Hari Jadi Kabupaten Lebak ke 196 LEBAK BE

Selamat Hari Jadi Kabupaten Lebak ke 196

LEBAK BERBUDAYA (Berkembang, Maju dan Berdaya saing) 🫶

#lebakunique
#geoparkbayahdome

@protokollebak
@boedsan_nolnam
@diskominfosplebak

Kamis, 28 November 2024, telah dilaksanakan Kegiat

Kamis, 28 November 2024, telah dilaksanakan Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 serta Rancangan Peraturan Bupati Lebak tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025. Acara ini berlangsung di Hotel ASTON Serang. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kepala BPKAD Provinsi Banten, Dr. Hj. Rina Dewiyanti, SE, M.Si sebagai ketua tim verifikator Provinsi Banten dan menghadirkan seluruh unsur TAPD Kabupaten Lebak.
Kegiatan evaluasi ini merupakan tahapan penting dalam proses penyusunan dan penetapan APBD Kabupaten Lebak. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa rancangan peraturan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi berbagai prioritas penganggran yang harus dipenuhi, seperti Mandatory Spending, SPM, pemenuhan anggaran untuk tematik penurunan prevalensi stunting, penanganan kemiskinan ekstrem, peningkatan investasi, penegndalian inflasi serta prioritas lainnya yang terdapat pada level nasional, provinsi maupun tingkat Kabupaten.
Setelah penyampaian hasil evaluasi, dilakukan diskusi mendalam antara Tim Evaluator Provinsi Banten dengan perwakilan Pemerintah Kabupaten Lebak. Berbagai isu dibahas secara rinci, termasuk strategi peningkatan pendapatan daerah, efisiensi belanja, penganggaran untuk program prioritas dan strategis serta upaya untuk memastikan bahwa APBD dapat mengakomodasi kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Lebak.
Menanggapi hasil evaluasi tersebut, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Lebak menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti dan melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh Tim Verifikator. TAPD akan melakukan kajian mendalam terhadap hasil evaluasi dan melakukan penyesuaian yang diperlukan pada rancangan peraturan.
Kegiatan evaluasi ini diharapkan dapat menghasilkan perbaikan substansial pada rancangan peraturan, sehingga APBD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2025 dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lebak.

@lebak.kab
@boedsan_nolnam
@ajis_suhendi14.229
@yosep_holis

Bersama Klinik Inovasi Lebak untuk Aksi Unggul (BE

Bersama Klinik Inovasi Lebak untuk Aksi Unggul (BERKILAU) hadir sebagai platform digital inovasi daerah, dirancang untuk mendorong kreativitas dan kolaborasi lintas sektor di Kabupaten Lebak!

Dengan BERKILAU, inovasi bukan hanya sekadar ide, tapi menjadi aksi nyata yang didukung teknologi modern. Bersama-sama, kita wujudkan Lebak yang unggul, inovatif, dan berdaya saing!

... Serang (26/11). Tim Ranham Kabupaten Lebak yan

...
Serang (26/11). Tim Ranham Kabupaten Lebak yang diwakilkan oleh bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) pada Bapelitbangda melakukan kunjungan ke Kantor Kemenkumham Kanwil Banten dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi Pengisian Pelaporan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) B-12 Tahun 2024.

Koordinasi dan Konsultasi ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian laporan dengan indikator yang telah ditetapkan serta memberikan evaluasi terhadap capaian yang diraih. Hasil dari koordinasi dan konsultasi tersebut ditemukan beberapa laporan yang tidak sesuai dengan indikator dan terdapat beberapa data dukung yang masih harus dilampirkan. RANHAM B12 yang sudah lengkap dan sesuai dengan indikator nantinya akan diinput di web sapaham.kemenkumham.go.id pada tanggal 28 November sd 5 Desember 2024.

Dokumen Rancangan Rencana Pengelolaan Sumber Daya

Dokumen Rancangan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air (RPSDA) Wilayah Sungai (WS) Cidanau Ciujung Cidurian sebagai arahan dan indikasi program bagi lembaga, instansi serta sektor-sektor yang terkait dengan sumber daya air dalam mengelola sumber daya air untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan di WS Cidanau Ciujung Cidurian yang antara lain memuat:
1. Strategi terpilih pengelolaan sumber daya air yang terdapat di Pola Pengelolaan Sumber Daya Air WS Cidanau Ciujung Cidurian;
2. Matrik dasar penyusunan program dan kegiatan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air WS Cidanau Ciujung Cidurian.
Sehubungan dengan telah disusunnya Dokumen Rancangan RPSDA WS Cidanau Ciujung Cidurian oleh Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian serta berdasarkan amanat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2015 tentang Rencana dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan bahwa dokumen Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air perlu dilaksanakan pengumuman terbuka
Masyarakat berhak menyatakan keberatan dan memberikan masukan/saran terhadap Rancangan RPSDA WS Cidanau Ciujung Cidurian yang diumumkan, secara tertulis yang ditujukan kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian dengan identitas dan alamat pengirim yang jelas melalui tautan berikut:
https://bit.ly/MatriksRPSDA_WSC3
Batas waktu pengajuan keberatan/masukan/saran oleh masyarakat adalah 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diumumkan. Apabila setelah batas waktu yang ditetapkan tersebut tidak ada pernyataan keberatan/masukan/saran dari masyarakat, maka Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian akan melanjutkan ke Tahap Penetapan.

1. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus berkomitm

1. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus berkomitmen untuk meningkatkan akses air minum yang layak dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Salah satunya diwujudkan melalui program National Urban Water Supply Project (NUWSP) yang didanai oleh pinjaman Bank Dunia yang secara signifikan meningkatkan akses air minum layak khususnya di wilayah perkotaan.
2. Hingga tahun 2023, capaian akses air minum layak telah mencapai 91,72 persen, mendekati target 100 persen pada akhir 2024.
3. NUWSP juga berkontribusi dalam meningkatkan akses air minum perpipaan, yang telah mencapai 19,76 persen di tahun 2023 dari target 30,45 persen dalam RPJMN 2020-2024.
4. Kementerian PU juga berkomitmen untuk memenuhi prinsip 4K dalam penyediaan air minum, yaitu kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan. Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia pada Sustainable Development Goals atau SDGs ke-6.
5. Pemenuhan kebutuhan air minum merupakan tugas bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. “Tidak bisa dari kementerian pusat saja karena pengelolaan air dilakukan oleh pemerintah daerah, banyak hal yang harus kita lakukan bersama.Kita harus memanfaatkan air permukaan, jangan air tanah karena bisa menyebabkan land subsidence yang justru bisa menjadi permasalahan lingkungan. Ini harus kita dorong bersama-sama dengan pemerintah daerah, mitra kerja dan stakeholder demikian Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menyampaikan.

Lebak, 20 November 2024 - Pemerintah Kabupaten Leb

Lebak, 20 November 2024 - Pemerintah Kabupaten Lebak menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD non-APBD tahun 2025. Musrenbang tersebut digelar di Gedung Serba Guna Universitas Latansa Mashiro Kabupaten Lebak pada hari Rabu, 20 November 2024.
Musrenbang tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak, Forkopimda Kab. Lebak, Kepala Perangkat Daerah terkait, pimpinan atau perwakilan dari Perusahaan dan lembaga masyarakat lainnya.
Saat ini, terdapat beberapa amanat Pemerintah Pusat yang menjadi target bagi seluruh Pemerintah daerah, antara lain penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting, Tujuan tersebut dapat tercapai apabila adanya kerjasama yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan semua elemen masyarakat.
Pada tahun 2023, Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebak dan Kementerian Kemenko PMK menerangkan bahwa pada tahun 2023 penduduk kabupaten lebak yang termasuk dalam kategori miskin sebesar 8,68 persen menurun dari 8,92 persen pada tahun 2022 sedangkan yang termasuk dalam kategori miskin ekstrem Tahun 2023 sebesar 1,79 % atau sekitar 6.043 KK, sedangkan untuk angka stunting yang merujuk pada hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2023 tingkat prevalensi stuntingnya mencapai 35,5 %. Pada tahun 2024 berdasarkan data E-PPGBM ditemukan adanya penurunan stunting dari bulan februari 2024 sebesar 3,69 persen menjadi 3,44 persen pada bulan april 2024
Dengan melihat capaian tersebut, Kabupaten Lebak dirasa perlu melakukan akselerasi dalam meningkatkan capaian kinerja pembangunan yang telah ditetapkan. Akselerasi ini mutlak dilaksanakan mengingat kemampuan daerah dalam menyediakan sumber pembiayaan mandiri sangatlah terbatas, jika dilihat pada rasio kemandirian daerah sebesar 25,97% dan kapasitas fiskal daerah nilai 1,036 dengan kategori masih rendah.
Salah satu pendekatan akselerasi kinerja pembangunan dalam menjawab permasalah tersebut adalah melalui pendekatan Good Governance yang merupakan suatu konsep yang mengacu pada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama antara Pemerintah, Warga Negara dan sektor swasta dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Follow on Instagram

RPJPD

RPJMD

RKPD

SIPD

IPM

IKM

INOVASI

INDIKATOR MAKRO

INKESRA

ANAKER

SDGs